MANADO, Bursabisnis. Id – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali mengatakan, kolaborasi menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

“Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025, di Manado pada Senin 27 Oktober 2025.

Acara ini diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional serta Perum Badan Urusan Logistik.

Deputi Gubernur BI, Ricky mengapresiasi kolaborasi erat seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.

Lebih lanjut, Ricky menekankan, pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan.

Di tengah tekanan inflasi pangan bergejolak di Sulampua yang tercatat masih tinggi disebabkan oleh gangguan pasokan akibat kendala cuaca dan serangan hama, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Menurutnya, melalui prinsip ini, intervensi pengendalian harga akan semakin efektif, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. Selain itu, percepatan distribusi intra dan antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperkuat, guna memastikan pasokan mencukupi, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.

Ricky juga menyampaikan, agar seluruh agenda tersebut disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.

Laporan : Kas
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Mentan Amran, pertanian Indonesia menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh petani dari Sabang sampai Merauke.

“Dalam satu tahun kepemimpinan Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kita melihat bukti, bukan sekadar janji. Mulai dari peningkatan produksi nasional, stabilnya harga, hingga program yang benar-benar menyentuh petani di lapangan. Pertanian Indonesia hari ini mencatat sejarah dengan cadangan beras tertinggi sepanjang masa, produksi pangan meningkat, dan kesejahteraan petani mulai terasa dari desa ke desa,” ungkap Gubernur Sherly di laman pertanian.go.id.

Ia menegaskan bahwa perhatian Kementerian Pertanian (Kementan) juga dirasakan langsung di Maluku Utara melalui berbagai program bantuan, seperti pemberian bibit kelapa, pala, dan kakao.

Program tersebut dinilai mampu mendorong produktivitas sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

“Di Maluku Utara, kami merasakan langsung perhatian pemerintah pusat. Hari ini kami datang untuk berdiskusi tentang pembangunan jalan tani guna mendukung program hilirisasi kelapa. Tujuannya jelas, kita tidak hanya bicara soal kedaulatan pangan, tetapi juga kesejahteraan petani,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sherly menjelaskan bahwa hilirisasi kelapa yang tengah dijalankan di Maluku Utara merupakan bagian dari visi besar mewujudkan pertanian yang bernilai tambah tinggi. “Hilirisasi kelapa yang kita jalankan hari ini adalah bukti semangat yang sama yaitu dari menanam, mengelola hingga mengekspor, semua berawal dari kerja nyata di lapangan,” tambahnya.

Sherly menekankan bahwa kolaborasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementan. Dengan sinergitas berbagai pihak, program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal.

“Terima kasih Mentan Amran atas kepemimpinannya yang cepat, tegas, dan berpihak kepada petani. Dari Maluku Utara kami siap berkolaborasi membangun pertanian yang tangguh, mandiri, dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mengakselerasi hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah, meningkatkan devisa, serta menaikkan kesejahteraan petani.

“Kita akan terus dorong hilirisasi kelapa, pala, cokelat, dan komoditas unggulan lain agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menikmati nilai tambah dari hasil olahannya. Pertanian harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat,” ucap Mentan Amran.

Sumber : pertanian.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Pemerintah Indonesia saat ini masih menggodok rencana pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini.

Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

“(Rp 20 triliun) Itu kebutuhan baru,” kata Purbaya sebagaimana dilansir di laman CNBCIndonesia. com.

“Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026,” tegasnya.

BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang.

Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

“Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti juga mengaku sudah membahas soal pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di tingkat Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri, namun sudah kehilangan kemampuan untuk pelunasan.

“Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu,” ucap Ghufron.

Ia pun mengakui, program pemutihan ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final tentang besaran iuran yang dihapus atau persyaratan rincinya.

Namun, Ghufron memastikan, tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

“Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu,” ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

Sumber : CNBCIndonesia.com

Laporan : Tam